Partai Rakyat Indonesia di Bawah Kepemimpinan Nazaruddin Tegaskan Dukungan kepada Prabowo di Tengah Isu Dugaan Penyadapan

JAKARTA – Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia (PRI), Muhammad Nazaruddin, menyampaikan sikap tegas terkait mencuatnya dugaan praktik penyadapan ilegal yang disebut-sebut menyasar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta sejumlah pejabat negara dan tokoh lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Muhammad Nazaruddin dalam sebuah pidato di hadapan jajaran anak-anak sekretariatan Partai Rakyat Indonesia. Dalam kesempatan itu, Nazaruddin menyoroti serius dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat, termasuk nama-nama jenderal yang dikaitkan dengan perkara dugaan penyadapan tersebut.

Di hadapan jajaran sekretariatan, Nazaruddin menegaskan bahwa persoalan dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan masalah serius yang harus mendapatkan perhatian seluruh elemen bangsa. Menurutnya, tidak boleh ada institusi maupun pejabat negara yang menggunakan kewenangannya di luar ketentuan hukum.

Ia menilai, apabila dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo benar dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, maka hal tersebut merupakan persoalan serius yang menyangkut kehormatan lembaga kepresidenan, keamanan negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

PRI Tetap Berdiri Bersama Presiden Prabowo

Dalam pidatonya, Muhammad Nazaruddin juga menegaskan bahwa Partai Rakyat Indonesia tetap konsisten memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Nazaruddin menyampaikan bahwa dukungan PRI bukan sekadar pernyataan politik, melainkan bentuk komitmen untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan, menjaga stabilitas nasional, serta mendukung berbagai agenda pembangunan menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Menurutnya, PRI tidak ingin berbagai persoalan yang mencuat di lingkungan institusi negara justru menghambat pelaksanaan program-program strategis pemerintah yang sedang berjalan.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran partai agar tetap solid, menjaga komunikasi politik yang sehat, dan tidak mudah terpengaruh oleh situasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa.

Desak Dugaan Penyadapan Diusut Hingga Tuntas

Lebih lanjut, Nazaruddin menegaskan bahwa dugaan keterlibatan sejumlah pihak, termasuk nama Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang disebut dalam informasi terkait perkara tersebut, harus diperjelas melalui proses hukum yang objektif dan transparan.

PRI meminta aparat penegak hukum mengungkap secara menyeluruh siapa yang bertanggung jawab, bagaimana dugaan penyadapan dilakukan, serta apakah terdapat pihak yang memberikan perintah maupun memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.

Menurut Nazaruddin, penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara tebang pilih. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga asas praduga tak bersalah. Setiap nama yang disebut dalam perkara tersebut harus memperoleh kepastian hukum berdasarkan alat bukti dan proses peradilan yang berlaku.

Konsisten Mengawal Program Pemerintahan

Di akhir pidatonya, Muhammad Nazaruddin kembali menegaskan bahwa PRI akan terus berada pada posisi mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menjalankan program-program pembangunan, memperkuat perekonomian rakyat, menjaga kedaulatan negara, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengajak seluruh kader dan jajaran sekretariatan PRI untuk tidak hanya menjadi pendukung secara lisan, tetapi juga berperan aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bagi PRI, dukungan terhadap Presiden Prabowo harus berjalan seiring dengan komitmen terhadap supremasi hukum, demokrasi, dan kepentingan nasional.

Partai Rakyat Indonesia menegaskan bahwa dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto tetap konsisten. Namun, hukum harus ditegakkan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan, dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.